Commodity Turknezya - Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah kelapa. Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) menyebut kelapa sebagai “raksasa tidur” yang memiliki potensi besar di pasar internasional. Kendati demikian, sebagian besar potensinya belum tergarap dengan baik.
Melalui pengelolaan tata niaga yang tepat, pemerintah berencana memaksimalkan manfaat dari komoditas ini dan menjadikannya salah satu kekuatan ekonomi baru di Indonesia.
Apa yang Membuat Kelapa Begitu Berharga?
Kelapa tidak hanya dikenal sebagai komoditas lokal, tetapi juga diakui secara global karena memiliki berbagai produk turunan bernilai ekonomi tinggi. Menurut data Bappenas, potensi ekspor kelapa Indonesia mencapai Rp 89,8 triliun, angka ini mencakup air kelapa, sabut kelapa, dan tempurung kelapa.
Air kelapa, misalnya, memiliki potensi ekspor sebesar US$ 5,25 miliar atau setara dengan Rp 79,4 triliun. Sementara itu, sabut kelapa menyumbang potensi sebesar US$ 320 juta atau sekitar Rp 4,8 triliun, dan tempurung kelapa memiliki nilai ekspor hingga US$ 373 juta atau sekitar Rp 5,6 triliun.
Produk turunan kelapa tersebut telah mendapatkan tempat di pasar internasional, terutama untuk kebutuhan industri dan konsumsi, baik sebagai bahan baku maupun barang jadi. Namun, ada satu hal penting yang menjadi sorotan Bappenas: besarnya potensi ini belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh Indonesia. Kelapa, yang menjadi salah satu komoditas unggulan, masih menghadapi berbagai tantangan dalam tata niaga, terutama dalam hal pengendalian ekspor.
Mengapa Tata Niaga Kelapa Harus Dibenahi?
Saat ini, tata niaga kelapa di Indonesia belum optimal. Ekspor kelapa bulat, misalnya, sering tidak tercatat dengan baik sehingga tidak menyumbang pajak kepada negara. Berdasarkan catatan Bappenas, jumlah kelapa bulat yang diekspor mencapai 756,98 juta unit, tetapi kontribusinya kepada negara nihil. Situasi ini menjadi masalah serius karena ekspor kelapa bulat yang tidak terkendali justru mengganggu industri kelapa dalam negeri yang memanfaatkan bahan baku tersebut.
Contohnya, industri nata de coco yang bergantung pada pasokan kelapa dalam negeri sering kali kesulitan mendapatkan bahan baku karena banyaknya kelapa yang diekspor. Permintaan kelapa bulat dari luar negeri, khususnya dari China dan Amerika Serikat, sangat tinggi, terutama menjelang perayaan Natal. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan pasokan kelapa di dalam negeri, sehingga industri seperti nata de coco mengalami gangguan dalam produksi.
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Leonardo A.A Teguh Sambodo, menjelaskan bahwa ekspor kelapa bulat yang tidak terkendali menjadi salah satu penyebab gangguan pasokan dalam negeri.
“Kelapa bulat banyak diminta untuk persiapan perayaan Natal di luar negeri, dan ini mengganggu industri kita karena bahan baku lebih banyak diekspor secara mentah,” ujar Leonardo dalam media briefing di Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).
Siapa yang Terpengaruh Oleh Masalah Ini?
Para pelaku industri dalam negeri, terutama yang membutuhkan kelapa sebagai bahan baku, menjadi pihak yang paling terdampak oleh ekspor kelapa bulat yang tidak terkendali. Mereka kesulitan menjaga stabilitas pasokan dan produksi akibat kelapa lebih banyak diekspor mentah tanpa melalui proses pengolahan di Indonesia.
Petani kelapa juga merasakan dampaknya. Ketika kelapa diekspor dalam bentuk mentah, harga yang diterima petani relatif rendah dibandingkan jika kelapa diolah terlebih dahulu di dalam negeri. Dengan kata lain, potensi keuntungan besar yang seharusnya bisa dinikmati oleh petani dan pelaku industri lokal menjadi terbuang.
Di Mana Masalah Utama Terjadi?
Banyak dari ekspor kelapa bulat ini terjadi di daerah-daerah yang terletak di wilayah kepulauan Indonesia. Lokasi geografis yang tersebar di banyak pulau membuat pengawasan terhadap ekspor ilegal menjadi sulit.
Leonardo menambahkan, “Banyak pulau di Indonesia yang sulit diawasi. Bahkan dengan perahu kecil saja, kelapa bisa diekspor ke luar negeri secara ilegal.” Masalah ini menjadi perhatian pemerintah, karena kebocoran ekspor ilegal mengurangi potensi pendapatan negara.
Kapan Pemerintah Akan Mengambil Langkah?
Melihat besarnya potensi yang belum tergarap dengan baik, pemerintah berencana mengambil langkah konkret untuk mengendalikan ekspor kelapa bulat. Salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan adalah pengenaan pajak atas ekspor kelapa bulat. Dengan cara ini, pemerintah berharap bisa mengurangi kebocoran ekspor yang tidak tercatat dan meningkatkan pendapatan negara dari komoditas ini.
Langkah lainnya adalah pengawasan ketat terhadap ekspor ilegal yang sering terjadi di daerah kepulauan. Pengawasan ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengendalikan ekspor kelapa bulat dan menjaga stabilitas pasokan dalam negeri.
Pemerintah juga tidak menutup kemungkinan untuk menghentikan ekspor kelapa bulat sepenuhnya, seperti yang pernah dilakukan pada komoditas nikel. Jika hal ini dilakukan, diharapkan perusahaan-perusahaan yang selama ini mengolah kelapa bulat di luar negeri dapat dipancing untuk membuka pabrik pengolahan di Indonesia. Hal ini tentu akan memberikan nilai tambah lebih besar bagi ekonomi Indonesia dan mendorong terciptanya lapangan kerja baru.
Bagaimana Kelapa Bisa Mengubah Ekonomi Indonesia?
Jika dikelola dengan baik, potensi kelapa yang sangat besar ini bisa menjadi kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia. Dengan nilai ekspor yang mencapai hampir Rp 90 triliun, kelapa bisa menjadi salah satu komoditas andalan yang menopang perekonomian nasional. Selain itu, dengan memaksimalkan pengolahan kelapa di dalam negeri, Indonesia bisa menambah nilai jual produk-produk kelapa dan meningkatkan kesejahteraan petani kelapa serta pelaku industri pengolahan.
Pemerintah juga berharap, melalui pengelolaan yang lebih baik, Indonesia bisa menarik investasi dari perusahaan-perusahaan yang selama ini mengandalkan kelapa bulat sebagai bahan baku. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga menjadi produsen produk olahan kelapa yang berkualitas tinggi untuk pasar internasional.
Kesimpulan
Kelapa, yang sering kali dipandang sebelah mata, sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Dari air kelapa hingga sabut dan tempurung, setiap bagian dari kelapa memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk membangunkan "raksasa tidur" ini dengan memperbaiki tata niaga kelapa, meningkatkan produksi dalam negeri, serta mengendalikan ekspor ilegal.
Jika langkah-langkah ini berhasil, kelapa bisa menjadi salah satu komoditas unggulan yang memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Potensi besar ini tentu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar Indonesia bisa meraih manfaat maksimal dari komoditas yang kaya manfaat ini.
0Komentar